MAKALAH PENGANGGURAN

EVALUASI PUBLIKASI PROGRAM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN

YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

PADA TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss,1999). Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sadono Sukirno, 1994).

Permasalahan pengangguran merupakan salah satu permasalahan nasional yang telah lama dirasakan oleh bangsa indonesia. Data statistik terakhir dari badan pusat statistik mengenai jumlah pengangguran pada Februari tahun 2016 adalah sebanyak 7,02 juta jiwa, angka yang sangat besar karena banyaknya pengangguran ini bahkan mengalahkan populasi di beberapa provinsi di indonesia.

Tepatnya ada 26 provinsi di indonesia, yang populasinya dibawah angka  7,02 juta jiwa. Ini berarti dengan total pengangguran sebanyak itu sudah sangat mencukupi untuk mendirikan sebuah provinsi baru, tapi tentu kalau pertimbangannyanya hanya dari sisi jumlah penduduk saja.

Walaupun trend-nya cenderung menurun akan tetapi rata-rata jumlah pengangguran masih tinggi, yaitu berada di kisaran angka 7 juta. Persentase pengangguran selama 6 tahun terakhirpun masih fluktuatif belum bisa secara konsisten menurun.  Pemerintah memang telah beberapakali mengadakan program penganggulangan pengangguran, seperti diantaranya GNP, akan tetapi dengan masih tingginya angka pengangguran tampaknya dari sisi kuantitas perlu ditingkatkan lagi agar lebih masif.

Selain dari sisi kuantitas, kualitas program yang dijalankan pun perlu di evaluasi  kembali agar implementasi dilapangan bisa lebih maksimal, kekurangan-kekurangan kualtias program itu diantaranya adalah pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan pelatihan tersebut, Output dari hasil pelatihan tersebut juga kurang terevaluasi, sehingga orang yang sudah mendapatkan pelatihan tidak dapat diamati perkembangannya, padahal pengamatan terhadap hasil didikan atau hasil pelatihan ini sangat penting, untuk mengukur efektifitas metode pelatihan tersebut.

Akan lebih baik lagi apabila semua pihak terlibat dalam program penganggulanganan pengagguran ini, agar terjadi hubungan timbal balik yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus membuka akses selebar lebarnya terhadap informasi yang dibutuhkan, atau dengan kata lain transfaransi informasi dari pemerintah mutlak diperlukan. Masyarakatpun diharapkan bisa lebih aktif lagi dalam peran serta terhadap penanganan permasalahan penangguran ini.

Karena apabila kita tidak segera sadar dan bahu membahu untuk mengatasi permasalahan ini, maka bukan tidak mungkin bencana akan timbul, mulai dari bencana sosial, bencana ekonomi, bencana politik dan lain sebagainya. Betapa tidak karena masalah pengangguran ini bisa memberikan begitu banyak implikasi negatif pada berbagai sektor dalam bernegara.

            Secara makro pengangguran akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan terbatasnya pendapatan yang dihasilkan oleh pengangguran akan memaksa untuk menurunkan pula tingkat konsumsinya. Akibatnya produksi barang dan jasa tidak terserap secara maksimal. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tulus T.H. Tambunan, 2009).

Seseorang dikatakan sejahtera apabila kebutuhan material, kebutuhan spitritual dan kebutuhan sosialnya sudah terpenuhi. Dalam hal ini tentu pengangguran tidak bisa memenuhi semua kriteria itu secara maksimal. Sementara Undang-undang Hak Asasi Manusia telah mengamanatkan Kesejahteraan bagi setiap individu. Jadi membiarkan pengangguran jelas merupakan pelanggaran akan Hak Asasi Manusia.

Individu pengangguran sendiri akan menanggung beban psikis yang sangat tinggi, karena tidak adanya pendapatan menyebabkan terhambatnya daya untuk memenuhi kebutuhan dan keingingannya. Kalau kondisi ini terus-menerus berlangsung dalam waktu yang lama dikhawatirkan akan ada implikasi negatif yang akan timbul, seperti stres atau bahkan tindak kriminal.

Oleh karena itu pengangguran merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama, karena kalau dibiarkan tanpa adanya reformasi penanggulangan pengangguran, akan ada banyak pihak yang terkena imbas negatifnya, maka dari itu harus diadakan program penanggulangannya. Tidak sampai disitu kita juga tidak boleh lupa bahwa kuantitas dan kualitas dari output program tersebut haruslah dilakukan semaksimal mungkin agar kedepannya permasalahan serupa bisa diatasi dengan lebih baik lagi.

1.2.      Rumusan Masalah

           Program penanggulangan yang diadakan oleh pemerintah dirasakan masih banyak kekurangan. Tingkat pengangguran masih tinggi, dan setiap tahun angkatan kerja terus bertambah, oleh karena itu diperlukan adanya upaya yang lebih masif dengan kualitas yang lebih baik. Agar bisa terhindar dari implikasi-implikasi negatif yang bisa ditimbulkan.

Berdasarkan Latar belakang yang telah dijelaskan, dapat ditarik beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

1.         Bagaimana tingkat pengangguran di indonesia?

2.         Apa saja implikasi yang dapat timbul dari tingginya tingkat pengangguran?

3.         Apa saja Program penanggulangan yang telah diadakan oleh pemerintah?

4.        Bagaimana Efektifitas dari program penganggulangan Pengangguran yang diadakan oleh                     pemerintah?

5.         Apa saja kekurangan-kekurangan program yang telah diadakan?

6.         Apa evaluasi kedepan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki program-program tersebut?

1.3.      Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari makalah ini adalah:

1.      Untuk mengetahui kondisi pengangguran di indonesia.

2.  Untuk mengetahui apa saja implikasi negatif yang dapat timbul dari tingginya tingkat pengangguran.

3.     Untuk mengetahui apa saja Program penanggulangan yang telah diadakan oleh pemerintah.

4.     Untuk mengetahui efektifitas dari program penganggulangan Pengangguran yang diadakan oleh pemerintah.

5.     Untuk mengetahui apa saja kekurangan-kekurangan program yang telah diadakan.

6.   Untuk mendapatkan opsi untuk solusi yang mungkin bisa diterapkan di masa depan, dalam mengatasi permasalahan yang sama.

Kegunaan dari makalah ini antara lain adalah:

1.  Sebagai upaya untuk menyadarkan semua pihak terkait akan pentingnya penanganan masalah pengangguran.

2.   Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai masih banyaknya kekurangan dalam program yang telah dijalankan oleh pemerintah. Untuk dijadikan sebagai bahan introsfeksi bersama.

3.  Memberikan informasi beberapa alternatif opsi yang bisa dilakukan untuk menangani masalah pengangguran.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.      Tingkat Pengangguran Di Indonesia

        Menurut rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di indonesia pada Februaru  2016 adalah sebanyak 7,02 juta jiwa atau turun sekitar 430.000 jiwa dibandingkan dengan data jumlah pengangguran pada Februari tahun 2015. Dari data selama 6 tahun yaitu sejak Februari 2010 sampai dengan Febuari 2016, pada grafik menunjukan bahwa trend cenderung menurun, walaupun sempat terjadi kenaikan pada Februari 2014 ke Februari 2015.

Sedangkan data yang dirilis pada bulan Agustus setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir, yaitu sejak Agustus 2010 sampai dengan Agustus 2015 pada grafik menunjukan adanya Fluktuasi.

Oleh karena itu apabila keseluruhan data di gabungkan sejak Februari tahun 2010 sampai dengan Februari tahun 2016, maka akan terlihat bahwa jumlah pengangguran hanya mengalami penurunan secara konsisten sejak bulan Februari 2010 sampai dengan februari 2014 saja.

Mulai dari Februari 2013 sampai  Februari 2016 trend menjadi lebih fluktuatif, bahkan sempat terjadi tiga kali mengalami trend yang menunjukan peningkatan pengangguran, yaitu pada februari 2014 sampai agustus 2015. Dari data di bawah terlihat bahwa tingkat pengangguran terendah berada pada tahun 2016. Tetapi kalau dirata-ratakan angka pengangguran masih berada di kisaran 7.5 juta jiwa.

2.2.      Dampak Pengangguran

2.2.1.   Dampak Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2008) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.      Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan.

Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat diantara tingkat pendapatan nasional yang dicapai (GDP) dengan penggunaan tenga kerja yang dilakukan; semakin tinggi pendapatan nasional (GDP), semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Menurut Arsyad (1997), Laju pembangunan ekonomi suatu negara diukur dengan menggunakan tingkat pertumbuhan GDP/GNP.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), GDP/PDB dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan Produksi, pendekatan Pendapatan, dan pendekatan Pengeluaran. Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Menurut BPS, PDB Pendekatan Pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Tingginya angka pengangguran menyebabkan terhambatnya potensi pertumbuhan ekonomi. Karena apabila pengangguran bisa di serap menjadi tenaga kerja sebagai faktor produksi, pengangguran tersebut akan mendapatkan pendapatan yang berupa upah. Menurut Gilarso (2003) balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur,tunjangan, dsb). Upah tersebut bisa dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sehingga akan terjadi kenaikan faktor konsumsi. Sehingga otomatis pendapatan Nasionalpun bertambah, dan menaikan pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengolahan dengan model I-O oleh PKAPBN memperlihatkan bahwa penyerapan TK per satu persen pertumbuhan ekonomi tahun 2008 adalah sebesar 437.089 jiwa. Angka ini meningkat menjadi 503.894 jiwa tahun 2009, dan tahun 2010 meningkat kembali menjadi 547.066 jiwa. Namun tahun 2011, penyerapan TK per satu persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 472.651 jiwa. Dengan demikian, rata-rata penyerapan TK per satu persen pertumbuhan ekonomi selama periode 2008-2011 diperkirakan sebesar 490.175 jiwa. Sedangkan menurut BAPPENAS setiap satu persen pertumbuhan ekonomi seharusnya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 400.000 - 500.000 tenaga kerja.

Apabila menggunakan logika terbalik berarti setiap serapan tenaga kerja sebagai faktor produksi sebanyak 400.000 – 500.000 jiwa, akan menaikan pertumbuhan ekonomi sebanyak 1 persen. Dengan angka pengangguran sebanyak 7 juta jiwa apabila mampu dikonfersi menjadi faktor produksi produktif maka akan menaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 17,5 persen. 

Atau setiap kenaikan angka pengangguran 400.000 – 500.000 akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebanyak 1 persen. Sehingga apabila terus terjadi peningkatan jumlah pengangguran maka pertumbuhan ekonomi akan bergerak ke arah negatif.

2.2.2.   Dampak Sosial

Apabila pengangguran tidak segera ditangani bisa mengakibatkan jumlah  penduduk miskin bertambah. Ini sangat berbahaya karena dari kemiskinan bisa muncul berbagai permasalahan yang lebih kompleks, seperti kriminalitas, perumahan kumuh, pengamen jalanan, anak putus sekolah, dan berbagai permasalahan lainnya.

Tidak adanya penghasilan atau upah yang didapatkan lambat laun kehidupan pengangguran akan bergerak mendekati kriteria kemiskinan. Ada 14 kriteria kemiskinan menurut BPS, yaitu:

1.         Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang.

2.         Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.

3.         Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

4.         Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.

5.         Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6.         Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.

7.         Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.

8.         Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.

9.         Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

10.       Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.

11.       Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.

12.       Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.

13.       Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.

14.       Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

2.2.3.   Dampak Politik

Tekanan ekonomi yang terus-menerus menghimpit kehidupan pengangguran akan memaksanya untuk berfikir lebih keras bagaimmana caranya agar bisa memenuhi  kebutuhan dan kesejahteraanya. Kondisi seperti ini yang bertahan lama, secara perlahan-lahan akan menyebabkan sikap apatis terhadap  politik.

            Yang lebih berbahaya adalah lunturnya idioligi politik yang dianut, karena orang yang tengah terhimpit kesulitan akan cenderung lebih mudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran dari luar. Dengan alasan bahwa idiologi saat ini tidak mampu memberikan solusi untuk kesulitan mereka, maka akan sangat mudah sekali apabila diiming-imingi idiologi yang memberikan solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi.

            Salah satu dari faktor penyebab gerakan separatis adalah karena tidak mampunya pemerintah didalam suatu negara memberikan pemerataan kesejahteraan ekonomi. Angka 7 juta adalah angka yang sangat besar, cukup untuk mendirikan sebuah kota, provinsi, bahkan beberapa negara di asean jumlah penduduknya dibawah 7 juta.

            Sebanyak 400 ribu sarjana termasuk diantara 7 juta pengangguran itu. Apabila terjadi kesalahan kebijakan terhadap mereka, akan sangat berbahaya bagi pemerintah. Sarjana yang dianggap sebagai orang terpelajar, dengan pendidikan di atas rata-rata orang indonesia bisa menjadi dua sisi mata uang, bisa menguntungkan, bisa juga berbahaya. Banyak negara-negara yang merdeka berawal dari pemberontakan para sarjananya, bahkan indonesia sendiri merdeka salah satunya dimulai dengan gerakan para sarjana yang terpelajar.

            Maka dari itu para pengangguran perlu dirangkul dan diberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Kebijakan politik yang benar-benar tepat mutlak diperlukan, persamaan Hak harus diberikan. Agar instabilisasi politik tidak terjadi.

2.3.      Program Pemerintah Dalam Menangani Pengangguran

Sesuai dengan intruksi presiden no: 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Institusi-institusi terkait Pemerintah dituntut agar bisa mengikuti perkembangan teknologi khususnya pada bidang informasi dan komunikasi. Agar tercipta pemerintahan yang memiliki sistem informasi manajemen yang baik.

Website merupakan salah satu teknologi dibidang informasi dan komunikasi, maka dari itu sudah sepatutnya institusi pemerintahan memiliki website sendiri sebagai sarana untuk memberikan pelayanan publik yang lebih optimal, dengan cara memberikan publikasi informasi dan menerima aspirasi dari masyarakat.

Melalui fasilitas pencarian yang terdapat didalam website bisa dicari program atau informasi yang ingin diketahui. Ada 5 kementerian yang memiliki publikasi terkait dengan pengangguran pada tahun 2016, yang ditelusuri melalui laman fasilitas pencarian pada masing-masing websitenya.

Dari 30 kementerian diluar kemenertian yang ada didapatkan beberapa kementerian yang memiliki penelusuran peterkait dengan masalah pengangguran. Kementerian-kementerian tersebut antara lain adalah:

1.         Kementerian Keuangan

Publikasi tahun 2016 terkait pengangguran sebanyak 3 informasi, masing-masing dengan judul:

•           APBN 2016

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas. Pengangguran 5,2 - 5,5 (%).

•           Tax Amnesti

Jadi dari satu sisi adanya tax amnesty tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan.

•           [VIDEO NEWS] - WAWANCARA EKSKLUSIF MENTERI KEUANGAN: KEBIJAKAN TAX AMNESTY TAHUN 2016

Jadi dari satu sisi adanya tax amnesty tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan.

2.         Kementerian ESDM

Publikasi tahun 2016 terkait pengangguran sebanyak 2 informasi, masing-masing dengan judul:

•           Presiden Jokowi : Listrik Dibutuhkan Rakyat

Presiden menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi beberapa negara, yakni Korea Selatan, Rusia dan Jepang. Saat berkunjung itu, lanjut Presiden, banyak yang memuji Indonesia karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan dapat bertahan dalam situasi dimana hampir semua negara mendapatkan masalah. "Ada yang pertumbuhannya minus, ada yg pertumbuhan 1-2 persen, shingga banyak pengangguran," tutur Presiden.

•           MESDM : Daya Tarik Investasi Industri Migas Harus Diperbaiki Secara Radikal

Ditambahkannya, tekanan harga minyak tersebut juga menyebabkan potensi produksi minyak dunia sebesar 2,9 juta barel per hari juga mengalami penundaan dan aktifitas ekonomi yang lesu menyebabkan meningkatnya pengangguran, turunnya pendapatan masyarakat dan melemahnya permintaan produk barang dan jasa. “Investasi migas Indonesia pun turun 22% dari US$ 22 miliar tahun 2014 menjadi US$ 18 miliar tahun 2015 akibat penundaan dan pengurangan kegiatan usaha hulu migas,” ujar Sudirman.

3.         Kementerian PU

Publikasi tahun 2016 terkait pengangguran sebanyak 1 informasi, dengan judul:

•           SEKTOR KONSTRUKSI DAN BIDANG PU DAPAT DIANDALKAN DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA PRODUKTIF

Sektor Riil Untuk Menciptakan Lapangan Kerja, Perhatian Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan pengangguran merupakan salah satu prioritas yang dirumuskan dalam new deal pembangunan ekonomi sesuai prinsip triple track strategy: pro-growth, pro-job, dan pro-poor, khususnya track kedua yang menyatakan perlunya menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja.

4.         Kementerian Ristek Dikti

Publikasi tahun 2016 terkait pengangguran sebanyak 3 informasi, masing-masing dengan judul:

•           4 Mahasiswa Adik Papua Diwisuda di Unhalu

Sebagaimana kita pahami bahwa selain keberhasilan pembangunan, kita pun masih menghadapi tantangan besar yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Masalah tersebut adalah tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi mencapai 28,51 juta orang (11,13%; BPS 2015), pengangguran (6,18%; BPS 2015) serta kebodohan dan keterbelakangan yang belum dapat dituntaskan.

•           Mahasiswa Harus Siap Hadapi MEA

Dalam Seminar tersebut Nasir berpesan kepada para mahasiswa agar selalu menjadi motor utama pembangunan dan menjadi pencetus lapangan pekerjaan. “Mahasiswa setelah lulus nantinya tidak hanya menjadi pencari pekerjaan. Tapi juga harus menjadi kreator lapangan pekerjaan, mengingat pengangguran yang masih cukup banyak di Indonesia”, pesan Nasir.

•           KPK di Tengah Pesimisme Publik

Disamping itu publik juga masih mengontrol dan meneropong bagaimana sikap, tindakan dan penanganan terhadap masalah-masalah mega korupsi di bumi pertiwi ini (misalnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia – BLBI, Kasus Bank Century, dll) yang menjadikan bangsa ini menderita dengan banyak hutang dan pengangguran serta kemiskinan yang kian nyata bagi rakyat di Indonesia yang telah “mulai” ditangani oleh komisioner KPK jilid III.

5.         Kementerian Tenaga Kerja

Publikasi tahun 2016 terkait pengangguran sebanyak 12 informasi, masing-masing dengan judul:

•           BLK Terbukti Kurangi Pengangguran

Salah satu upaya pemerintah pusat untuk mengurangi angka pengangguran adalah mendorong memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat daerah. Pasalnya, keberadaan BLK memang terbukti telah mampu memberi peluang kerja dan menciptakan skill bagi pencari kerja.

•           Pemerintah Terus Tekan Angka Pengangguran Melalui Job Creation

Salah satunya adalah meningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia melalui job creation. Langkah tersebut merupakan strategi pemerintah untuk menekan angka pengangguran dengan cara menumbuh-kembangkan kewirausahaan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia.

•           G20 Employment Working Group Ke-IV Sepakat Atasi Pengangguran Kaum Muda

"Pengangguran usia muda perlu mendapat perhatian serius di kalangan pekerja, serikat pekerja dan pengusaha, tidak hanya pemerintah. Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan program pelatihan kerja yang inklusif, merupakan salah satu solusi yang bisa diambil," tambah Dirjen Haiyani.

•           Pertemuan G-20 Beijing: Pemerintah Akan Kurangi Pengangguran.

Salah satu cara pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengurangi pengangguran adalah meningkatkan pendidikan dan pelatihan kerja untuk orang-orang yang belum bekerja di Balai Latihan Kerja (BLK). Beberapa jenis pelatihan yang diminati diantaranya, otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektonik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, dan pertanian.

•           Tekan Angka Pengangguran, Kaltim Optimalkan Peran BLK

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya untuk menekan angka pengangguran di Bumi Etam tersebut. Salah satu cara yang dilakukan adalah memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada saat ini. BLK dioptimalkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat terserap ke dunia industri ataupun pasar kerja.

•           Hanif Dhakiri: G-20 Harus Berkomitmen atasi Pengangguran Kaum Muda

Pertukaran informasi yang berkeadilan antara negara anggota G-20 sangat diperlukan di masa yang akan datang. Komitmen ini penting dalam upaya bersama untuk mewujudkan pengurangan pengangguran kaum muda yang dewasa ini menjadi tantangan dunia.

•           Pengangguran Di Indonesia Berkurang

Jumlah angka pengangguran di Indonesia berkurang pada tahun 2016 ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2016 berkurang 430.000 orang, dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2015.

•           Kerja Sama Dengan Perancis Tekan Angka Pengangguran

Dalam rangka menekan angka pengangguran dan meningkatkan keterampilan generasi muda, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengembangkan pelatihan kerja termasuk melalui program pemagangan yang beberapa waktu lalu sudah ditetapkan menjadi salah satu program unggulan Kemnaker.

•           Kurangi Pengangguran, Disnaker Bekasi Adakan Latihan Wirausaha

Pada umumnya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sering disibukkan mencari pekerjaan melalui informasi lowongan kerja. Untuk membantu masyarakat agar lebih mudah mendapat pekerjaan, Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kota Bekasi melakukan berbagai pelatihan kerja. Selain dapat membantu meningkatkan kemampuan (skill), pelatihan kerja yang diadakan diproyeksikan juga dapat menjadi opsi untuk berwirausaha.

•           4 Strategi Kemnaker Perluas Kesempatan Kerja & Tekan Angka Pengangguran

Tidak ada tulisan yang menjelaskan judul tersebut.

•           Tekan Angka Pengangguran, Menaker Genjot Industri Padat Karya

Mengembangkan industri padat karya merupakan salah satu cara untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. Hanya saja, perkembangan industri padat karya saat ini sedang mengalami kelesuan.Oleh karena itu, Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri meminta kepada pemerintah daerah untuk ikut mengembangkan industri padat karya.

•           Permasalahan Ketenagakerjaan Saat Ini Adalah Pengangguran

Hanif pun mengakui jika masalah ketenagakerjaan saat ini ialah banyaknya pengangguran. Dia pun mendorong agar Sekolah tidak hanya menciptakan anak didiknya menjadi pekerja, namun juga harus mampu melahirkan orang-orang yang mampu membuka lapangan kerja

2.4.      Evaluasi Publikasi Program Penganggulanganan Pengangguran

Dari semua informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah masih terasa sangat umum. Padahal kalau saja diadakan lagi informasi yang memberikan keterangan lebih rinci mengenai penelusuran yang berkaitan dengan berita tersebut masyarakat akan sangat terbantu.

Penulis akan mengambil 2 publikasi sebagai sampel untuk bahan evaluasi, dikarenakan hampir semua publikasi tersebut memiliki permasalahan yang sama. Kedua sampel publikasi informasi terkait penanganan masalah pengangguran terseebut  adalah kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Keuangan.

2.4.1.   Kementerian Tenaga Kerja

 Judul Publikasi: BLK Terbukti Kurangi Pengangguran

Pemerintah memberikan informasi positif bahwa Balai pelatihan kerja dinilai efektif kurangi jumlah pengangguran. Hal ini merupakan berita yang sangat baik untuk masyarakat, dan dirasakan sangat menarik, khususnya bagi pengangguran.

Akan tetapi tidak ada informasi selanjutnya yang memberitahukan cara untuk mengikuti program tersebut. Sulit mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara mengikuti balai pelatihan kerja tersebut, mulai dari persyaratan, sampai cara registrasi yang harus dilakukan.

Kemudian penyaluran hasil didikan pun harus diinformasikan kepada masyarakat, agar para pengangguran yang berminat mengikuti program pelatihan tersebut tahu kemana mereka nantinya akan disalurkan  setelah berhasil mendapatkan keterampilan yang dinginkan.

2.4.2.   Kementerian Keuangan

Judul publikasi : Tax Amnesti

Secara makro pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter sebagai upaya untuk menangani permasalahan pengangguran. Seperti pembangunan infrastruktur, berbagai kebijakan investasi, Tax amnesty dan lain sebagainya.

Apabila investor tertarik menanamkan modalnya maka tentu ada perusahaan yang akan didirikan, atau untuk perusahaan yang sudah didirikan, penambahan modal bisa berkaitan dengan penambahan jumlah kapasitas produksi. Penambahan kapasitas produksi akan membutuhkan pula penambahan tenaga kerja yang berfungsi sebagai sebagai faktor produksi. Kebutuhan tenaga kerja tersebut tentu akan membuka lowongan pekerjaan.

Sehingga seharusnya dipublikasikan pula informasi terkait Seperti berapa banyak investor yang menanamkan investasinya setelah keringanan pajak tersebut. Berapa perusahaan yang berhasil didirikan sebagai efek dari kebijakan tersebut, berapa masing-masing jumlah perusahaan berdasarkan skala modal yang baru didirikan ataupun yang sudah didirikan dan kemudian memperbesar kapasitas produksinya.

Ini merupakan informasi penting bagi masyarakat, khususnya pengangguran. Agar masyarakat yang membutuhkan pekerjaan tahu perusahaan apa saja yang sedang membuka lowongan pekerjaan sehingga tahu kemana saja harus mengirimkan lamaran sebagai usaha untuk mendapatkan pekerjaan.

2.5.      Optimalisasi Program Penganggulanganan Pengangguran

Dari berbagai permasalahan diatas, penulis berpendapat bahwa semua permasalahan itu bisa diatasi dengan membuat 3 kebijakan, yaitu Pendataan, Public Services, dan Tim Inovator, Bahkan sebelum kebijakan ini di operasikan dalam prosesnya pun sudah akan berkontribusi dalam mengurangi jumlah pengangguran. Berikut penjelasan dari ketiga Kebijakan tersebut:

1.         Pendataan

Pendataan yang dimaksud adalah dengan mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan, seperti perusahaan apa saja yang sedang memerlukan tenaga kerja, kemudian, berapa kuota tenaga kerja yang dibutuhkan, dan informasi lainnya yang dirasa penting dan berkaitan dengan program penanggulangan pengangguran.

Metode dari pelaksanaan kebijakan ini bisa dengan berbagai cara, seperti pembuatan intruksi menteri atau permen, karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Metode-metode tersebut tidak bisa diuraikan secara detail dalam makalah sederhana ini.

2.         Public Services

Karena sulitnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan, seperti persyaratan, tata cara registrasi, dan informasi terbaru mengenai program yang sedang berjalan. Maka diperlukan pegawai yang bertugas memberikan informasi terhadap jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh masyarakat.

Jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk bertugas sebagai Public Services ini pasti akan banyak jumlahnya, dari sini juga tentu jumlah pengangguran yang akan terserap menjadi tenaga kerja juga akan bertambah.

3.         Tim Inovator

            Untuk menjaga agar program-program yang dijalankan terus bertambah, sebagai upaya untuk terus mengurangi jumlah pengangguran secara masif, maka diperlukan adanya tim yang bertugas untuk membuat inovasi-inovasi baru dalam pembuatan program yang akan menangani jumlah pengangguran.

Penulis tidak bisa menjelaskan secara detail seberapa banyak serapan tenaga kerja dari ketiga kebijakan program ini karena segala keterbatasan yang dimiliki seperti waktu dan berbagai keterbatasan material lainnya.

BAB III

KESIMPULAN

Rata-rata angka penganggguran di indonesia menurut data yang diperoleh dari badan pusat statistik berada pada angka 7 juta jiwa. Tingginya angka pengangguran di Indonesia ini menunjukan bahwa masih perlunya diadakan program penanggulangan yang lebih masif dan lebih efektif, agar waktu yang diperlukan untuk menekan angka pengangguran ini tidak terlalu lama, dan jumlah pengangguran yang terserap menjadi tenaga kerja prodiktif lebih banyak lagi.

Tingkat pengangguran yang tinggi dikhawatirkan akan mendorong tingkat kemiskinan menjadi lebih tinggi. Apabila hal ini terjadi maka akan mengakibatkan berbagai permasalahan lain yang lebih kompleks karena permasalahan pengangguran ini berdampak pada berbagai sektor lainnya seperti pada Perekonomian, Politik, dan Sosial. 

            Pemerintah telah mengadakan berbagai program untuk menanggulangi permasalahan pengangguran. Namun Program-program yang diadakan oleh pemerintah sekarang ini dirasakan masih banyak kekurangan, untuk itu diperlukan adanya kerjasama dari semua pihak untuk turut bersama-sama memberikan kontribusi dalam penanganan masalah pengangguran ini. Pemerintah sebagai Instistusi pemegang kewenangan diharapkan dapat merangkul semua stake holder, agar mampu menciptakan peluang kerja yang lebih luas.

            Sebagai salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak terkait adalah diperlukan adanya pengumpulan data agar bisa dijadikan sebagai bahan informasi kepada masyarakat. Selain itu pemerintah juga perlu memiliki media yang dapat menyambungkan aspirasi dari masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Agar program penganggulangan yang dibuat melalui kewenangan pemerintah bisa lebih optimal dan tepat sasaran.

            Untuk benar-benar bisa menanggulangi permasalahan pengangguran diperlukan kesadaran dari semua pihak untuk bersama-sama saling berintrosfeksi, baik dari pihak pemerintah,  pihak penganggurannya, dan juga pihak terkait lainnya.

            Pemerintah diharapkan bisa lebih terbuka lagi dalam menerima aspirasi dari masyarakat, peka terhadap apa yang diinginkan dan memberikan semua informasi dan bentuk suport lainnya secara lebih cepat dan transfaran. Untuk penganggurannya sendiri diharapkanlebih aktif lagi dalam berusaha dan menggali berbagai kreatifitas yang bisa dihasilkan agar tidak terkesan hanya ingin disuapi saja.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.bps.go.id/

https://id.wikipedia.org

http://ranupatjeh1.blogspot.co.id/2013/05/makalah-pengangguran.html

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGkrL4h5nOAhVIRY8KHUBPAAQQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Frepo.unand.ac.id%2F1510%2F1%2FSKRIPSI.pdf&usg=AFQjCNHDb1-kwREI2gJo4uihmdkpq4h63w&sig2=JYShBuqK5qfmR-spMR99Ng

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/326/t/instruksi+presiden+nomor+3+tahun+2003+tanggal+9+juni+2003

www.kemenkeu.go.id

www.esdm.go.id

www.pu.go.id

www.ristekdikti.go.id

www.naker.go.id