Ini merupakan hipotesis atau
dugaan dari penulis, jadi anda bisa setuju ataupun tidak setuju. Bisa dengan
beralaskan dugaan juga, atau dengan fakta. Kalau setuju ya syukur, kalau tidak
ya juga tidak apa-apa. Keep Calm...
Jangan Lupa Share Dan komentar ya... :-)
Kerugian yang diakibatkan oleh korupsi terlanjur cukup banyak, hampir 100 tahun kita merdeka, tapi tidak memiliki tren yang jelas yang mengarah pada kemajuan bangsa ini, terlalu miris mendengar orang kelaparan, mendengar anak SD menyebrangi sungai dengan seutas tali untuk sekolah, mendenganr berita orang bunuh diri karena tidak bisa bekerja. Begitu miris apalagi kalau kita tahu negara ini alamnya begitu kaya, kau tanam saja tongkat di negeri ini bisa jadi makanan.
Semua itu
diakibatkan oleh koruptor yang memakan dana alokasi untuk kesejahteraan sosial,
disebabkan oleh koruptor yang memakan dana infrastruktur, diakibatkan oleh
koruptor yang memakan dana dari pembayaran koleganya yang meminta anaknya
diterima bekerja di institusi yang dikuasainya. Dan koruptor-koruptor lainnya
yang mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dan kemewahan dari hasil
menyengsarakan rakyat.
Untuk itu
tepatlah apabila negeri ini memiliki sebuah lembaga anti korupsi yang akan
memberantas para koruptor itu, sehingga negara kita bisa berlari kencang
menjadi negara maju, dan tidak lagi menjadi negara kacang yang hanya bisa
menebangi kayu.
KPK merupakan
satu-satunya lembaga terkenal dan terbesar yang menjadi harapan masyarakat
untuk pemberantasan korupsi Karena masyarakat masih memiliki kepercayaan
terhadap KPK bahwa orang-orang KPK merupakan orang-orang terpilih yang bersih
dari korupsi serta yang paling penting adalah memiliki tekad untuk melawan
korupsi.
Sayangnya KPK masih
merupakan alat politik karena pimpinannya masih dipilih secara politik yaitu
oleh dewa perwakilan rakyat. Lihat saja berganti partai yang berkuasa, berganti
pula pimpinan KPK, berganti pula cara kerja KPK.
Untuk itu memerlukan
orang dalam KPK yang benar-benar murni merupakan “roh” dari KPK, maka KPK akan
lebih baik apabila memiliki dewan KPK yang akan dipilih oleh seluruh pegawai KPK.
Logikanya adalah para pegawai kpk ini adalah orang-orang yang sudah terpilih
oleh suatu lingkungan atau budaya organisasi tertentu dan dianggap sejalan dan
satu pemikiran.
Sedangkan para
pimpinan KPK itu adalah orang-orang yang dipilih oleh lembaga lain yang mungkin
kebudayaan dan lingkungannya juga berlainan dengan KPK, dan ditugaskan untuk
menentukan kebijakan-kebijakan didalam KPK. Dewan KPK ini akan memiliki
kemampuan untuk mengontrol kebijakan pimpinan yang cenderung tidak berpihak
pada kepentingan masyarakat dan KPK itu sendiri.
Akibatnya pergerakan
KPK saat ini dirasakan kurang efektif, KPK diibaratkan seperti satu ikan hiu
yang ditempatkan pada kolam besar yang berisi ribuan ikan tuna. Membidik kesana
kemari, hanya menjadikan ikan-ikan tuna yang lain semakin segar dan semakin
kreatif.
Ada dua yang
selalu menjadi sasaran KPK, dan keduanya merupakan target yang memiliki dampak
yang tidak efektif terhadap pemberantasan korupsi. Lihat saja
penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh KPK, begitu acak, bahkan
menyasar-daerah-daerah yang notabene, ada ribuan di indonesia ini, satu lembaga
KPK mengurusi satu negara dengan cara kerja seperti itu mana mungkin efektif.
Yang kedua KPK
juga menyasar partai politik, itu sangat tidak masuk akal, karena hal itu akan
menjadikan semakin meruncingnya bias politik KPK, maksudnya adalah KPK cenderung
semakin terlihat sebagai alat politik partai yang berkuasa. Ganti partai yang
berkuasa maka ganti pula target atau bidikan KPK.
Untuk itu
selain memperkuat dari dalam lembaga KPK-nya, dengan membentuk dewan KPK, maka
dibutuhkan pula sasaran kerja yang terarah dan efektif. Agar lebih memberikan
efek yang signifikan. Lalu siapa yang paling tepat untuk dijadikan sasaran? Apakah
institusi penegak hukum?
Tidak. Lihat saja
beberapa kali KPK mencoba berurusan dengan oknum dari institusi penegak hukum,
hasilnya adalah babak belur. Karena mereka didesain memang untuk melakukan
konfrontasi. Sedangkan KPK merupakan lembaga yang didesain untuk melakukan
peneguran. Karena KPK dianggap masih bisa melihat mana yang benar dan mana yang
salah maka KPK didesain untuk melakukan tugas peneguran itu.
Lalu jawabannya institusi mana
yang lebih efektif untuk dijadikan target utama?
Jawabannya adalah. Institusi pendidikan.
Institusi pendidikan
ini adalah institusi yang didesain untuk memberikan pemahaman, mana yang salah
dan mana yang benar. Sehingga akan resistensi yang akan didapatkan akan
cenderung lebih rendah apabila dibandingkan dengan lembaga atau institusi yang
didesain memang untuk melakukan konfrontasi.
Selain dari
faktor resistensi, ada keuntungan lain yang efeknya jauh lebih menguntungkan
yaitu output dari institusi tersebut. Instituso pendidikan itu Outputnya merupakan
orang orang-orang yang berbudi pekerti luhur, orang-orang yang akan memiliki
kemampuan terbaik dalam bidangnya masing-masing.
Misalnya seorang
dokter yang sekolah di institusi pendidikan yang terbebas dari korupsi,
kualitasnya akan lebih baik dibanding dengan dokter yang sekolah di institusi
yang terlilit korupsi. Atau sarjana yang sekolah di institusi yang bersih dari
korupsi cenderung akan lebih baik dibanding sarjana yang sekolah di institusi
yang menjadi sarang koruptor.
Dengan output
tersebut maka yang akan merasakan dampak langsung adalah Perusahaan, karena mereka
akan mendapatkan-kandidat-kandidat terbaik untuk memajukan perusahaan mereka. Dengan
majunya perusahaan mereka otomatis tujuan mereka akan lebih mudah tercapai
yaitu meningkatnya laba. Darisini kita bisa fahami bahwa perusahaan merupakan
lumbung dana karena tujuannya mencari laba. Dan kegiatan kita akan
menguntungkan mereka dimasa depan. Keuntungan yang diraih di masa depan
biasanya mereka sebut Investasi.
Bukankah kita
memiliki keuntungan ganda dari memfokuskan diri terhadap pemberantasan korupsi
di dunia pendidikan ini? Karena kita akan memiliki banyak calon investor. Tinggal
masalahnya adalah bagaimana cara kita memberikan pemahaman untuk meyakinkan
mereka bahwa investasi yang akan ikuti memiliki tingkat resiko yang bisa
diukur? Caranya adalah dengan program cara kerja. Kita akan melakukan kerja
dengan cara.
- Memasukan unsur teknologi kedalam kegiatan pemberantasan korupsi
Sehingga progres kita bisa
terlihat, khususnya dalam menjaga integritas program kerja yang kita jalankan.
- Melakukan tindakan pencegahan berupa edukasi anti korupsi di setiap sekolah
Caranya adalah dengan menempatkan
agen-agen anti korupsi di setiap institusi pendidikan, mulai dari SMP, sampai
Sekolah Tinggi.
- Tidak hanya melakukan penangkapan dan penuntutan tapi juga memberikan hukuman berupa sanksi stigma
Maksudnya adalah
karena KPK ini merupakan lembaga yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan
hukuman seseorang secara pidana, maka yang akan dilakukan adalah dengan cara
memberikan label atau cap, atau stigma, koruptor pada biodatanya. Karena kita
memiliki biodatanya dengan teknologi anti korupsi yang disebutkan diatas.
Kalau KPK tidak bisa
merealisasikan pemikiran ini maka masyarakat yang akan melakukannya hanya saja
kami akan memulainya dari KPK, karena ini rumah kami!!
Masih banyak
hal lainnya pandangan penulis terhadap KPK, dan pemberantasan korupsi, akan
tetapi tidak mungkin semuanya bisa dituangkan sekaligus.
kopi dulu gan:
Comments
Post a Comment